2. UU No. 12 Thn. 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PP No. 12 Thn. 2012 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
4. PP No. 50 Thn. 2011 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010-2025
5. PP No. 2 Thn. 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
6. PP No. 1 Thn. 2011 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
7. Perpres No. 13 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA
8. Perpres No. 88 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
9. Perpres No. 87 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
10. Perpres No. 62 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
11. Perpres No. 45 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
12. Inpres No. 1 Thn. 2012 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
13. Perda No. 4 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO 2010-2030
14. Permen No. 20/PRT/M/2011 Thn. 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA
3. PP No. 12 Thn. 2012 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
4. PP No. 50 Thn. 2011 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010-2025
5. PP No. 2 Thn. 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
6. PP No. 1 Thn. 2011 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
7. Perpres No. 13 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA
8. Perpres No. 88 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
9. Perpres No. 87 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
10. Perpres No. 62 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
11. Perpres No. 45 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
12. Inpres No. 1 Thn. 2012 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
13. Perda No. 4 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO 2010-2030
14. Permen No. 20/PRT/M/2011 Thn. 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar